Kerjasama DPR RI dengan WFD Sangat Dibutuhkan

Fadli Zon - Ist

JPN.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menyatakan, kerjasama yang terjalin antara DPR RI dengan Westminster Foundation For Democracy sangat dibutuhkan, utamanya dalam sisi Intitutional Building- gagasan untuk membuat DPR RI lebih independen.

Hal tersebut diungkapkannya usai menerima kunjungan Chief Executive Westminster For Democracy, Anthony Smith, di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/12/2018).

“Westminster Foundation For Democracy, sebuah Lembaga di London, Inggris yang selama ini  banyak melakukan bekerjasama dengan DPR, terutama supporting  DPR terhadap kerja parlemen. Ini sangat dibutuhkan, terutama gagasannya bagaimana membuat DPR yang lebih independen. Dari sisi budgeting, pengelolaan budget DPR, pengelolaan staf dan pendukung Kesetjenan dan Badan Keahlian yang seharusnya kepegawaian DPR terpisah dari eksekutif,” ungkapnya.

Pimpinan DPR Korpolkam ini juga memaparkan jenis kerjasama yang dilakukan dengan WFD, salah satunya pembuatan suatu hand book atau tools bagi Anggota DPR RI dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, bahkan Fadli juga menyiratkan bahwa WFD memiliki minat untuk bekerjasama dengan partai-partai politik di Indonesia.

“Saya kira ke depannya juga mereka mempunyai minat untuk bekerjasama dengan partai-partai politik dalam penguatan institutional partai politik, managing partai politik, terutama sharing dengan pengalaman-pengalaman mereka yang di Inggris. Itu hal yang sangat baik, mestinya dapat diterima oleh partai-partai yang ada sebab mereka membutuhkan hal itu,” katanya.

Ditambahkan Fadli, pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Inggris baru-baru ini. Delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin Fadli Zon mengatakan, bahwa pihak Westminster For Democracy, serta badan keahlian dewan, dan Kesekjenan DPR RI sepakat untuk menguatkan lembaga DPR RI, khususnya dalam hal supporting sistem, yang selama ini dijalankan, oleh Badan Keahlian dan Kesetjenan DPR RI.

“Justru ini Follow Up, termasuk kita juga mengundang WFD untuk bisa menjadi observed di pemilihan umum di Indonesia bulan April 2019 mendatang, sehingga mereka juga bisa menyaksikan dan bisa melihat langsung bagaimana proses demokrasi di sini,” tutupnya. (dpr.go.id)